Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi perkembangan bisnis perumahan atau property. Berbagai produk perumahan ditawarkan oleh berbagai perusahaan property and developer dengan berbagai macam lokasi, tipe, model, harga, hingga fasilitas umum pendukungnya. Tak heran peminat perumahan di Yogyakarta pun semakin bertambah setiap tahunnya. Tidak hanya untuk alasan sebagai tempat tinggal saat ini, tapi juga untuk tempa tinggal saat masa pensiun, bahkan sebagai investasi di masa depan.
Lalu, sebagai konsumen, hal mendasar apakah yang perlu dan harus diperhatikan dengan jeli dan detail sebagai bahan pertimbangan dalam membeli rumah? Tentunya dengan harapan agar rumah yang telah dibeli bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman dan tidak menimbulkan masalah apapun di masa depan. Hal mendasar tersebut adalah : LEGALITAS dari rumah yang akan dibeli.
Membeli rumah dengan harga yang terjangkau, model yang menarik, lokasi yang strategis, tanpa diikuti dengan legalitas yang jelas hanya akan menjadi bom waktu bagi konsumen.
Lalu, apa sajakah legalitas yang dimaksud? Legalitas dalam pembelian rumah (khususnya untuk perumahan yang dikelola oleh perusahaan property and developer) adalah :
1. IPPT
IPPT adalah singkatan dari Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah. Setiap perusahaan property and developer yang mengelola perumahan, termasuk perumahan di Yogyakarta, harus mempunyai IPPT. IPPT menunjukkan kalau tanah yang diperuntukkan untuk perumahan tersebut diijinkan untuk diolah sebagai perumahan dan bukan "jalur hijau".
Tidak berhenti sampai di situ, setelah mengantongi IPPT, perusahaan property and developer masih harus melengkapi ijin-ijin lainnya, yaitu :
- Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) atau Ijin Lokasi (IL)
- Perolehan Tanah
- Penyusunan Dokumen Lingkungan
2. Ijin Siteplan
Setelah IPPT dengan segala ijin-ijin pelengkap lainnya terpenuhi, ijin selanjutnya adalah Ijin Siteplan. Ijin Siteplan ini merupakan ijin yang diberikan kepada perusahaan property and developer untuk membuat rencana tata ruang dan tata letak lokasi perumahan yang dikelolanya. Ijin Siteplan ini akan menunjukkan tata ruang dan letak dari kavling-kavling yang akan dibangun, fasilitas umum, termasuk taman.
Setelah proses pengesahan Ijin Siteplan selesai, proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses pemecahan sertipikat. Pemecahan sertipikat ini adalah proses pemecahan sertipikat induk dari suatu lokasi menjadi sertipikat untuk masing-masing kavling sesuai yang telah dibagi oleh perusahaan property and developer yang tertuang dalam Ijin Siteplan. Dengan demikian, selanjutnya sertipikat tersebut akan dibalik nama atas nama konsumen pembeli masing-masing kavling nantinya.
3. IMB
IMB adalah Ijin Mendirikan Bangunan. Setelah proses pecah sertipikat selesai, barulah IMB bisa dibuat. Biasanya, pada awalnya yang akan dibuatkan adalah IMB sementara. Dalam IMB sementara ini tercantum luas tanah, luas bangunan yang akan dibangun, dan peruntukkannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan property and developer. Bila kavling sudah terjual dan rumah siap dibangun, untuk selanjutnya IMB sementara tersebut diproses menjadi IMB tetap.
Secara garis besar, IPPT, Ijin Siteplan, dan IMB merupakan legalitas yang perlu dan harus diperhatikan oleh pembeli rumah. Dengan adanya legalitas yang lengkap, Anda akan bisa menempati rumah yang Anda beli dengan lebih nyaman dan tenang.
Semoga bermanfaat!
